Sejumlah anggota Brimob Polda Papua mendengar arahan usai patroli dan razia di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin, 30 Desember 2020. TNI dan Polri tingkatkan patroli untuk antisipasi keamanan jelang HUT OPM pada 1 Desember.  ANTARA/Indrayadi TH
Eks anggota Komnas HAM mempertanyakan status Papua yang hingga saat ini masih belum jelas, apakah darurat militer, darurat sipil, atau tertib sipil.

SIAPGRAK.COM, Jakarta - Komisioner Komnas HAM periode 2007-2012, Yoseph Stanley Adi Prasetyo, mempertanyakan pemberian label teroris bagi kelompok separatis di Papua, khususnya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Stanley melihat label ini membuat pemerintah seakan bersiap menerapkan kembali Papua sebagai daerah operasi militer (DOM).

"Menurut saya, kalau kita tanya tentang bagaimana definisi ini, definisi ini mengundang kecurigaan masyarakat jangan-jangan Papua akan diperlakukan lagi menjadi semacam DOM tanpa ada kejelasan status," kata Stanley dalam diskusi daring, Jumat, 7 Mei 2021.

Stanley mengatakan dari pemberitaan, TNI telah mempersiapkan sejumlah pasukan tambahan untuk dikirim ke Papua pasca label teroris diterapkan bagi OPM. Padahal, ia mengatakan status Papua saja hingga saat ini masih belum jelas, apakah darurat perang, darurat militer, darurat sipil, atau tertib sipil.

"Yang jadi pertanyaan, tidak pernah ada kejelasan status dari Papua. Kalau tertib sipil, kenapa pers menjadi sulit untuk meliput? Pers asing mengalami hambatan untuk masuk dan kenapa kemudian ada operasi-operasi baik yang gabungan dari TNI-Polri maupun operasi khusus yang dilakukan oleh Densus 88 Polri," kata Stanley.

Ia mengingatkan bahwa Papua merupakan wilayah DOM di zaman Orde Baru. Pada 1998, status itu berakhir, namun hingga hari ini, tak pernah ada kejelasan status Papua setelah DOM dicabut. Apalagi Indonesia pernah punya pengalaman menetapkan daerah operasi militer di Aceh yang juga banyak dipertanyakan.

"Nah bagaimana dengan Papua, militer banyak hadir di sana, operasi juga banyak tapi tidak ada kejelasan status, hambatan-hambatan terhadap freedom of speech, freedom of the press. Itu jadi pertanyaan banyak pihak," kata Stanley.