Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan pemaparannya dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Maret 2022.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Perhimpunan Pendidikan dan Guru menilai tema Hardiknas 2021 kontradiktif dengan kebijakan Kemendikbud.

UNIKOLOGI.COM, Jakarta - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai tema Hari Pendidikan Nasional yang diangkat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki makna yang kontradiktif. Kemendikbud mengangkat tema Hardiknas 2021: Serentak Bergerak, Mewujudkan Merdeka Belajar.

“Namun jika diperhatikan secara seksama bagaimana Kemendikbud dan Mas Menteri Nadiem saat ini mengelola pendidikan, dua frasa dalam kalimat di atas justru mengandung kontradiksi di dalamnya,” kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, dalam keterangannya, Ahad, 2 Mei 2021.

Satriwan menyoroti frasa “serentak bergerak”. Pada kenyataannya, kata Satriawan, Kemendikbud minim melibatkan semua pemangku kepentingan pendidikan dalam mendesain kebijakan pendidikan nasional.

Menurut Satriwan, ada banyak kasus kebijakan Menteri Nadiem Makarim yang menjadi polemik. Misalnya, program Organisasi Penggerak yang menyebabkan PGRI, NU, Muhammadiyah undur diri. Kemudian Merdeka Belajar yang menduplikasi hak merek dagang PT Sekolah Cikal, hilangnya pelajaran sejarah dalam rencana penyederhanaan kurikulum.

Selanjutnya, proses penyederhanaan kurikulum yang hingga kini tertutup, tidak transparan, serta tidak melibatkan semua pemangku kepentingan karena didominasi lingkaran jaringan lembaga think tank Mendikbud.

Contoh berikutnya, tidak adanya frasa "Agama" dalam Peta Jalan Pendidikan, hilangnya Pancasila dan bahasa Indonesia dalam PP Nomor 57 Tahun 2021, dan Kamus Sejarah Kemendikbud yang tidak memasukkan beberapa tokoh nasional dalam lema (entri), seperti nama KH. Hasyim Asyari, AH. Nasution, Abdurrahman Wahid, bahkan selevel Sukarno dan Hatta.

“Di sisi lain malah memasukkan nama Abu Bakar Baasyir dalam lema. Polemik di atas berakhir dengan klarifikasi oleh Mas Nadiem,” katanya.

Terkait frasa "mewujudkan merdeka belajar”, Satriwan mengungkapkan Merdeka Belajar sejak lahir sudah mengandung polemik karena diklaim sebagai merek dagang oleh sebuah PT sekolah swasta. Meskipun setelah diprotes, akhirnya dihibahkan pada negara.

Episode Merdeka Belajar yang sudah mencapai Episode 10, Satriwan menilai terkesan parsial. Meski ada beberapa program yang patut diapresiasi, Merdeka Belajar belum menyentuh persoalan nyata sekolah, guru, dan kualitas pendidikan secara umum.

Salah satu masalah nyata adalah kesenjangan Angka Partisipasi Murni (APM) antara daerah perkotaan dan pedesaan yang masih besar. Dewan Pakar P2G Anggi Afriansyah mengatakan makin tinggi jenjang pendidikan makin tinggi pula kesenjangannya.

“Begitu pula dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), masih di angka 8,90 tahun. Artinya rata-rata anak Indonesia bersekolah hanya sampai Kelas 9 SMP,” kata Anggi.

Anggi yang merupakan Peneliti LIPI melanjutkan, Uji Kompetensi Guru (UKG) masih di bawah standar minimum dengan skor di bawah 65 (skala 0-100). Begitu pula dalam perolehan skor PISA, nilai Indonesia konsisten di bawah rata-rata negara OECD untuk 3 bidang: Literasi, Matematika, dan Sains.

Lebih tragis lagi untuk bidang literasi, skor Indonesia (2018) sama persis dengan pertama kali kita ikut PISA 2000, yakni skor 371. “Anggaran digelontorkan sudah triliyunan rupiah sejak tahun 2000, namun hasil PISA kita merosot. Kualitas pendidikan nasional kita tidak sedang baik-baik saja,” ucapnya menyoroti tema Hardiknas 2021.