Suasana uji coba pembelajaran tatap muka hari pertama di SDN Kenari 08 pagi, Jakarta, Rabu, 7 April 2021. Pemerintah Provinsi DKI melakukan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas di 100 sekolah mulai 7 April hingga 29 April 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. Skema yang akan diterapkan adalah pembelajaran  tatap muka secara bergantian di dalam ruangan maksimum 50 persen dari kapasitas ruangan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Perhimpunan Pendidikan dan Guru meminta pemerintah dan sekolah memenuhi sejumlah syarat jika ingin menerapkan pembelajaran tatap muka.

UNIKOLOGI.COM, Jakarta - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah dan sekolah memenuhi sejumlah syarat utama jika ingin menerapkan pembelajaran tatap muka serentak pada Juli 2021.

“Pemerintah, pemda, dan sekolah mesti memenuhi 5 syarat utama berikut tanpa kecuali,” kata Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Z Haeri dalam keterangannya, Ahad, 2 Mei 2021.

Syarat pertama adalah menuntaskan vaksinasi Covid-19 kepada guru dan tenaga kependidikan secara nasional. Iman mengatakan, hingga April 2021 baru 746 ribu guru divaksin tahap pertama. Padahal, pemerintah menargetkan 5 juta pendidik dan tenaga kependidikan rampung divaksin hingga Juni. “Jadi proses vaksinasi memang agak terlambat,” katanya.

Syarat kedua, sekolah terlebih dulu mengisi daftar periksa yang dibuat Kemendikbud secara online. Per 2 Mei, kata Iman, masih ada 246.383 sekolah yang belum merespon dari total 535.460 sekolah. Yang sudah merespons pun mesti diverifikasi oleh Disdik dan Dinas Kesehatan setempat. “Artinya sekolah masih jauh dari kata siap untuk dibuka jika ditinjau dari kesiapan sarana prasarana,” ujarnya.

Syarat ketiga, P2G merekomendasikan pemerintah daerah dan sekolah merujuk Daftar Tilik Kesiapan Sekolah Dibuka yang dibuat Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang berisi 19 item. Sebab, daftar dari IDAI lebih rinci, lengkap, dan hati-hati. Iman meyakini, jumlah sekolah yang siap dibuka akan berkurang jika merujuk 19 daftar trsebut.

Syarat keempat, uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) yang dilakukan pemda harus selektif, validasi dan akurasi tinggi, serta evaluasi berkala. P2G merekomendasikan agar seluruh pemda di Indonesia membuka hotline layanan pengaduan uji coba PTM, agar orang tua dan masyarakat umumnya dapat mengawasi pelaksanaan uji coba PTM.

Dari temuan P2G, Iman menyebutkan rata-rata pelanggaran protokol kesehatan dan 3M terjadi baik di sekolah maupun selepas pulang sekolah. Misalnya, masker dipasang di dagu, tidak jaga jarak, dan tidak ada 3M di dalam angkutan umum. Kasus tersebut terjadi di Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Situbondo, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Aceh, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Batam.

Syarat kelima, P2G meminta Kemendikbud dan pemda berkolaborasi dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan organisasi guru, memberikan pelatihan keterampilan Blended Learning dan Hybrid Learning yang didasarkan pada pedagogi digital kepada guru.

Menurut Iman, selama ini pelatihan yang dimaksud hanya berorientasi pada keterampilan teknis guru dalam menggunakan platform digital saja, bukan kepada pemahaman dan keterampilan pedagogi digitalnya.

Alhasil, Iman menilai pelatihan keterampilan yang sangat teknis ini hanya menguntungkan platform digital yang merupakan entitas bisnis. “Dan hanya mengakomodir guru yang memiliki jaringan internet, untuk daerah pelosok sangat minim,” kata dia.

Selain itu, P2G juga meminta kepada orang tua, siswa, dan guru menunda mudik lebaran dan libur akhir semester nanti. Sebab, potensi mobilitas penduduk yang tinggi selama periode tersebut dikhawatirkan meningkatkan angka positivity rate selama pembelajaran tatap muka.