Sarpras Terbatas, Respons Tak Maksimal
Keterbatasan sarana prasarana (sarpras) masih menjadi tantangan bagi Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyela

UDANAWU, Radar Blitar – Keterbatasan sarana prasarana (sarpras) masih menjadi tantangan bagi Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kabupaten Blitar. Akibatnya, response time dalam penanganan peristiwa kebakaran belum dilakukan secara maksimal.

Kepala UPT Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Blitar Andi Putra Sagita mengatakan, kini hanya ada dua unit kendaraan damkar. Jumlah itu jauh dari kata cukup jika melihat luasan area yang harus di-cover oleh personel damkar. “Hal ini mengakibatkan response time penanganan belum terpenuhi optimal,” jelasnya.

Dalam standar operasi penanganan kebakaran, petugas paling lambat 15 menit sudah tiba di lokasi kejadian pascamendapatkan informasi mengenai peristiwa kebakaran. Namun karena jangkauan yang cukup luas, kadang hal ini belum bisa terpenuhi.

Dia mengakui, personelnya diprioritaskan dari sisi mobilitas. Artinya, saat kendaraan damkar yang sedang bertugas mendapatkan akses utama memanfaatkan jalan raya, tapi karena jarak tempuh dan topografi wilayah, kadang tidak bisa dilakukan dengan cukup cepat. “Harusnya memang ada semacam pos-pos petugas damkar untuk mendukung pelayanan ini. Namun sementara belum dimiliki,” bebernya.

Jangankan pos penunjang, keberadaan sarpras yang dimiliki damkar kini juga belum lengkap. Selain dua unit mobil damkar kawak, belum ada kendaraan tandon air dimiliki. Padahal, komponen tersebut sebenarnya merupakan kebutuhan wajib dalam rangka menangani si jago merah. “Sementara ini kami koordinasi dengan BPBD dan LH. Untungnya dua organisasi perangkat daerah (OPD) ini memiliki sarana tersebut,” ungkapnya.

Andi mengatakan, pihaknya sudah mengajukan peremajaan ataupun pengadaan sarpras untuk kepentingan damkar ini. Sayangnya, untuk sementara belum bisa direalisasikan.

Pihaknya maklum, kini kondisi memang tidak begitu mendukung. Selain karena keterbatasan anggaran daerah, pemerintah masih berjibaku menangani korona yang notabene memerlukan anggaran besar. “Mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir, kebutuhan pelayanan masyarakat ini semakin lengkap,” harapnya. (*)